bg lower
Tokoh Agama Ingin Perubahan
Senin, 24 Januari 2011
(suarapembaruan.com)

Respons cepat Presiden SBY dengan mengundang para tokoh lintas agama ke Istana hanya beberapa hari setelah mereka mengeluarkan pernyataan soal 18 kebohongan pemerintah, tak cukup efektif untuk meredam kritik. Pertemuan silaturahmi selama 4,5 jam tak cukup mampu menjawab apa yang sesungguhnya menjadi keinginan para tokoh agama, yang notabene hanya menyuarakan apa yang menjadi aspirasi umat yang dipimpinnya.

Acara yang terlalu formal, Presiden terlalu banyak memberi klarifikasi, serta hadirnya tokoh-tokoh agama “pro pemerintah”, ditengarai menjadi penyebab pertemuan kurang berkualitas dan substansi persoalan tidak terbahas. Tidak heran bila pascapertemuan di Istana tersebut, para tokoh lintas agama getol menyuarakan komitmen untuk tetap kritis terhadap pemerintah.

Respons pemerintah sejauh ini atas poin-poin kebohongan yang dilansir para tokoh lintas agama 10 Januari lalu, belum sesuai harapan. Para tokoh agama belum melihat ada upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menindaklanjuti secara konkret kritik mereka, selain aktif beretorika.

Pada prinsipnya, para tokoh agama ingin ada perubahan mendasar terkait kinerja pemerintah dalam mengurus negara dan tidak sekadar bermain angka-angka statistik yang menggambarkan keberhasilan. Mereka berharap pemerintah menangkap substansi dari keresahan rakyat yang telah disuarakan melalui tindakan nyata, bukan malah sibuk menyampaikan bantahan dengan mengedepankan data, yang bisa saja tidak bersentuhan dengan kondisi riil masyarakat.

Kita percaya, kritik para tokoh agama dilakukan tidak dengan membabibuta dan tidak mengandung muatan politik. Para tokoh agama hanya menyuarakan apa yang menjadi keprihatinan umat mereka. Mereka terpaksa turun gelanggang karena saluran-saluran politik yang ada, termasuk DPR, tak bisa mengartikulasikan aspirasi rakyat dengan baik.

Tidak ada sedikit pun niat untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Buktinya mereka tetap membuka pintu dialog dengan pemerintah. Setelah pertemuan pertama yang belum menyentuh hal-hal yang substansial, mereka tetap menantikan adanya pertemuan lanjutan untuk menuntaskan persoalan.

Untuk itu, para tokoh agama tidak hanya diam menanti undangan Istana, mereka pun akan mengundang Presiden atau wakil dari pemerintah duduk bersama membahas hal-hal yang mengundang kerisauan mereka. Langkah ini jelas positif untuk membantu mengangkat kembali kredibilitas pemerintah di mata rakyatnya.

Kita mencatat, pada dasarnya ada sejumlah masalah utama yang menjadi dasar dari kerisauan para pemuka agama tersebut. Masalah penegakan hukum, keadilan, kemiskinan, intoleransi, melebarnya kesenjangan, serta keberanian dan ketegasan pemerintah untuk bertindak dengan berpegang teguh pada dasar negara Pancasila dan UUD 1945, termasuk dalam barisan persoalan yang menjadi prioritas untuk direspons secepatnya.

Ketimbang terus menerus mempersoalkan diksi kata, kebohongan, kita mendesak pemerintah untuk lebih fokus mengatasi dan menangani berbagai persoalan yang dilansir para tokoh. Pemerintah sendiri, saat menolak tudingan berbohong, telah mengakui bahwa ada sejumlah kegagalan atau kebelumberhasilan pada bidang-bidang tertentu. Karena itu, lebih baik pemerintah segera menetapkan langkah-langkah prioritas dan konkret untuk menjawab semua tudingan tersebut dengan kerja nyata.

Tak perlu lagi ada inpres-inpres baru lagi. Yang diperlukan adalah kepemimpinan yang lebih tegas, yang bisa membuat roda pemerintahan berjalan baik sebagaimana yang diretorikakan. Para pejabat atau pun menteri yang tak mampu mewujudkan apa yang dibahasakan Presiden selaku pemimpin tertinggi di negara ini, harus diberi sanksi tegas termasuk dengan pencopotan.

Tanpa langkah tegas seperti ini, sulit kiranya pemerintah bisa merespons apa yang diingini para tokoh agama. Sama seperti rakyat kebanyakan, mereka pun sudah capek dengan janji-janji. Yang mereka inginkan adalah langkah konkret mengatasi aneka persoalan yang kini membelit erat negeri ini.

Selaras dengan itu, kita juga mengimbau agar para pendukung pemerintah termasuk para pembantu Presiden berhenti melakukan serangan balik, dengan terus-menerus menuding bahwa para tokoh lintas agama telah berpolitik atau disusupi kepentingan politik.

Reaksi emosional dan tak berdasar itu, tidak akan ada gunanya bagi kemaslahatan rakyat banyak. Rakyat sudah cukup pintar melihat fakta-fakta di sekeliling mereka. Membubungnya harga-harga kebutuhan pokok, penerapan hukum yang tidak berkeadilan bagi orang kecil, kebijakan-kebijakan yang elitis, menjadi realitas harian di depan mata, yang tak bisa ditutup-tutupi dengan retorika semata.

Kita melihat bahwa sikap para tokoh lintas agama merupakan refleksi dari kekecewaan rakyat yang seyogianya direspons dengan kepala dingin. Kritik terbuka ini seharusnya dilihat sebagai upaya untuk membantu pemerintah, memperbaiki citra dirinya yang terus merosot belakangan ini. Kita percaya, masih ada cukup waktu bagi pemerintahan Presiden SBY untuk memperbaiki diri. Kuncinya hanyalah kemauan politik yang kuat untuk melakukan instrospeksi dan mengubah gaya kepemimpinan. Cukup sudah beretorika dengan mengedepankan data-data statistik semata, responslah semua kritik dengan lebih banyak mendengar dan kerja nyata. Karena yang diingini para tokoh agama adalah perubahan mendasar untuk mengatasi demoralisasi yang terus meluas di segala lini kehidupan. Demoralisasi inilah yang menjadi inti dari semua kebohongan yang mereka kemukakan.


sekretariat
Kompleks Ruko Mega GrosirCempaka Mas Blok N no 21Jl. Letjen Suprapto Jakarta Pusat Telp: 021-42889232Fax: 021-42889233Email: karuniadanpanggilan@yahoo.co.id
login
USERNAME
bar login
PASSWORD
bar
date and time
Sat Dec 03 2016 09:52 AM
Our Visitors :892314
forumterbaru dalam forum
Cari Berita
logo
Jasa Pembuatan Website By IKT