bg lower
Mohon rekan-rekan dimana saja berada yang bisa membantu suster-suster FCJM di Kab kampar Riau yang sekarang sedang berjuang membela HAM wajib belajar pencerdasan anak-anak dan Potensi Sara. Kontak: Ketua Yayasan Putri Hati Kudus, Sr Vinsensia Simbolon 081370265770, dan Kepala Sekolah Sr Clarentia hasugian FCJM 081376937522. Surat mereka selengkapnya kami cantumkan di bawah ini.

salam Nikolas Simanjuntak/Osbin Samosir
==================================

Lampiran : 1 (satu) set berkas Kota Batak Kampar, November 2010

H a l : Mohon Perlindungan
Hukum dan Keamanan HAM & Potensi SARA



Kepada Yth.

1. KAPOLDA RIAU

c.q. Kapolres
Kampar

di Bangkinang.

2. Panglima
TNI AD

Daerah Militer Wilayah Riau

di Pekanbaru.



Dengan hormat,

Perguruan Swasta Sekolah Assisi di Kota Batak, Desa
Pantai Cermin, Kecamatan Tapung,
Kabupaten Kampar, Riau, dengan rendah hati mohon kepada Bapak KAPOLDA,
KAPOLRES dan Panglima TNI AD beserta segenap jajaran petugas hukum dan keamanan
yang berwenang, kiranya berkenan melindungi dan menjamin kepastian hukum dalam
hal kami menyelenggarakan pendidikan TK, SD, SMP Assisi untuk memenuhi
pelaksanaan HAM Anak tentang “yang
terbaik bagi anak” (UU No. 23 Thn 2002 Perlindungan Anak) dan khususnya
pelaksanaan HAM “wajib belajar
Anak-anak” (UU No. 39 Thn 1999 HAM) yang menjadi tanggungjawab negara, terutama pemerintah,
untuk melindungi, menegakkan, memajukan,
dan memenuhinya dalam posisi situasi terkini yang kami alami,
antara lain:

1. Latar historis
kami para Suster Biarawati anggota Tarekat Religius FCJM (Franciscanae Cordis
Jesu et Marie) menyelenggarakan Perguruan Assisi untuk TK, SD, SMP adalah
sebagai bagian dari penugasan kami untuk pelayanan
sosial kemasyarakatan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan universal, yang pada tahun 2007 diminita dengan
sangat serius oleh masyarakat Desa dan Kecamatan tsb kepada Tarekat kami yang sudah berpengalaman
lama menyelenggarakan
pendidikan dengan badan hukum Yayasan
Puteri Hati Kudus (YPHK).

2. Kami menyadari
sungguh adanya fakta sosiologis situasi kondisi masyarakat
setempat yang sangat heterogen multi-kultural,
sebagai daerah pemukiman di tengah perkebunan sawit dan wilayah pertambangan
Caltex/Cehvron dengan Ketua RW 06
Desa bersangkutan dipimpin oleh Cornelius
Sidabutar; namun secara tradisional masih dipersepsikan
sebagai wilayah Ninik Mamak Pemangku
Adat Kenegerian se-Tapung Raya, Kampar, Riau. Dalam situasi sosial seperti itu, bersama dengan
Tokoh-tokoh
masyarakat setempat dikoordinasikan oleh Ketua RW dkk., kami sejak
awal berusaha bermusyawarah untuk mufakat dengan tata cara dialog
kearifan lokal yang kami pandang cukup baik dan layak dalam situasi multikultural kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat yang berhimpun
dalam Ikatan Keluarga Batak Riau (IKBR) dan Ninik Mamak Pemangku Adat Penguasa
Tanah Ulayat Kenegerian se-Tapung Raya. Dan seraya
terus berdialog sosialisasi hidup bersama sebagai satu bangsa masih terus
juga berlangsung hingga kini, sementara itu Perguruan Swasta Asisi mulai
menerima siswa sekolah pada April-Mei 2009, yang kemudian telah dilaporkan
kepada Kepala Dinas Dikpora Kampar tanggal 16 Agustus 2010 jumlah siswa/i keseluruhan: 465 siswa/i yang terdiri dari: TK: 60
anak; SD: 176 anak (kelas I: 82 dan kelas II:94); SMP: 229 (kelas I: 109 dan kelas II: 120). Tembusan laporan itu
telah disampaikan juga kepada berbagai pihak yakni Bupati Kampar, Ketua DPRD Kampar, Kejaksaan Negeri, Pengadilan
Negeri, Dandim, Kapolres, Gubernur Riau,
Menteri Pendidikan RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI
(selengkapnya terlampir).

3. Ketika kini situasi kritis hak asasi anak-anak Sekolah
Assisi terancam, khususnya bagi 120 Anak
Kelas II SMP Asisi yang perlu
secepatnya didaftarkan pada Dinas Dikpora Kampar supaya dapat mengikuti ujian nasional tahun ajaran 2011, halmana sudah senantiasa kami laporkan kepada
berbagai pihak berwenang seperti kepada Bapak Bupati dan DPRD Kampar, hingga
pada hari kunjungan kerja Anggota DPR RI
Yth. IAN SIAGIAN pada hari Senin, 1 November 2010, namun dengan tanpa pernah
kami duga sebelumnya, ternyata pada hari Senin 8 November 2010 sekitar pukul
16.00 kami menerima Surat Kepala Dinas Dikpora Kampar tgl 29 Oktober 2010, yang berisikan pada intinya menyatakan “… menghentikan proses belajar mengajar dan
menutup sekolah-sekolah dimaksud yang bernaung di bawah Yayasan Putri Hati
Kudus.” Surat tersebut, menurut hemat kami, adalah keliru (terlampir) karena
semua prosedur teknis administrasi persekolahan dengan berbekal pengalaman lama
YPHK, telah kami lalui tahapannya dan kami laporkan serta tinggal menunggu terbitnya izin operasional
dari Dinas Dikpora, yang bahkan untuk bangunan fisik sekolah tersebut telah
kami terima bantuan dari Gubernur Provinsi Riau. Juga, Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) telah diproses sejak 27
Januari 2009 dengan retribusi IMB sejumlah Rp 46.438.925,00 siap dibayar ke kas Negara. Izin
operasional sekolah telah disampaikan pada 27 Januari 2009. Semua dokumen
permohonan izin dan yang berkaitan telah disampaikan kepada para pejabat
berwenang dengan dukungan pengorganisasian dari para tokoh warga masyarakat
setempat.

4. Isi surat
Dikpora tgl 29 Oktober 2010 tsb menurut hemat kami berpotensi kuat sebagai pelanggaran HAM sistematis dan terstruktur,
atau pembiaran pelanggaran hak-hak anak menurut UU No. 23 Thn 2002 Perlindungan Anak, khususnya Pasal 20, jo. Pasal
8 UU No. 39 Thn 1999 tentang HAM dan juga pelanggaran konstitusi terhadap tanggungjawab negara, terutama pemerintah
untuk melindungi, menegakkan, memajukan,
dan memenuhinya RI Thn 1945> dalam hal penyelenggaraan pencerdasan anak-anak bangsa dan pemberdayaan warga masyarakat setempat tanpa diskriminasi HAM. Halmana akan
dapat menjadi situasi nyata keresahan masyarakat dan orang-orang tua Anak-anak
Assisi tsb untuk dapat “dilanjutkan permasalahannya” yang bagi kami dan
Pemerintah bisa jadi masalah hukum dan keamanan yang serius berlatar SARA dan
diskriminasi HAM yang tidak sesuai dengan pelaksanaan Pancasila dan Bhinneka
Tunggal Ika.

5. Posisi
kekeliruan Surat Kepala Dinas Dikpora Kampar tsb menurut hemat kami, juga
karena bertentangan dengan asas hukum fundamental tentang Izin pemerintah yang bukanlah
bersifat konstitutif tetapi sekadar administratif declaratoir (menerangkan), apalagi terhadap pendidikan dalam rangka
pencerdasan anak-anak bangsa adalah menjadi tanggungjawab negara, terutama pemerintah ayat (4); UU Pendidikan Nasional No. 20 Thn 2003, UU HAM No. 39 Thn 1999; UU
Perlindungan Anak No. 23 Thn 2002>; kecuali Izin dari pemerintah hanya
konstitutif terhadap ‘yang umum sudah dilarang’ (seperti Izin judi, Izin
Lokalisasi WTS, dsb); sedangkan terhadap yang menjadi tanggungjawab negara
(seperti Pendidikan dan hak-hak Anak) maka masyarakat berhak partisipasi dengan pemerintah
wajib memfasilitasi untuk pelancar semua pelaksanaan tanggungjawab negara
itu; dan lagi pula untuk pelaksanaan HAM Anak wajib prinsip “the best
interest for the child” bukan the
best untuk pejabat (i.c. KaDis Dikpora), yang oleh karena itu suara dan hak-hak Anak-anak harus didahulukan
daripada otoritas teknis administratif pemerintah dan kepentingan orangtua (UU
Perlindungan Anak No. 23 Thn 2002).

6. Kami para
Suster Biarawati Tarekat FCJM yang menyelenggarakan Perguruan Assisi dan para
Tokoh masyarakat setempat, senantiasa siap sedia berdialog jujur tulus sebagai sesama Anak-anak bangsa untuk
berupaya menemukan solusi terbaik (best
effort and best practices) dan menurut asas-asas umum pemerintahan yang
baik (good governance), memohon dengan sungguh kepada Pimpinan POLRI dan TNI serta segenap pejabat berwenang, agar persekolahan bagi 400-an anak-anak tersebut dapat terus dilangsungkan
dengan perlindungan hukum dan keamanan
yang nyaman, seraya pelaksanaan Surat Kepala Dinas Dikpora tersebut dapat dimediasi supaya ditinjau-ulang, karena
selain hal-hal mendasar yang kami sebut dalam butir 4-5 di atas, juga situasi
kondisi masyarakat terkini akan dapat semakin meresahkan dan merugikan hak-hak
anak-anak untuk memperoleh pendidikan nasional yang menjadi tanggungjawab
negara terutama pemerintah untuk menyelenggarakannya, dan hal ini bisa
berkembang menjadi potensi keresahan antar-etnis dan SARA yang di luar
kemampuan Perguruan Assisi untuk melindungi dan mengamankannya.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan dengan tembusan kepada
berbagai pihak yang terkait, untuk berkenan mohon dapat ditindak-lanjuti sesuai
maksudnya.

Terima
kasih.

Hormat kami,

PERGURUAN SWASTA ASSISI Kampar

Ketua, Sekretaris,



Sr. Clarentia
Hasugian FCJM ………………………….



Tembusan, untuk mohon ditindaklanjuti:

1.
Yth.
Ketua DPR RI c.q.
Ketua Komisi X dan Ketua Komisi VIII di Jakarta

2.
Yth.
Presiden RI di Jakarta

3.
Yth.
Menteri Pendidikan
Nasional RI di
Jakarta

4.
Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta

5.
Yth. Menteri Agama RI di Jakarta

6.
Yth. Gubernur Riau

7.
Yth. Pimpinan DPRD Provinsi Riau

8.
Yth. Bupati Kabupaten Kampar

9.
Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar

10. Yth. Kapolsek Kecamatan Tapung

11. Yth. Danramil Kecamatan Tapung

12. Pihak lain-lain
yang terkait.
sekretariat
Kompleks Ruko Mega GrosirCempaka Mas Blok N no 21Jl. Letjen Suprapto Jakarta Pusat Telp: 021-42889232Fax: 021-42889233Email: karuniadanpanggilan@yahoo.co.id
login
USERNAME
bar login
PASSWORD
bar
date and time
Sat Dec 03 2016 11:03 PM
Our Visitors :892492
forumterbaru dalam forum
Cari Berita
logo
Jasa Pembuatan Website By IKT