bg lower
Pemerintah Didesak Bikin Regulasi Soal Aborsi


TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah harus menuangkan pelaksanaan aborsi dalam sebuah regulasi. Karena jumlah kematian perempuan akibat aborsi di Indonesia, cukup tinggi. Selama beberapa tahun terakhir, 15-20 ribu perempuan Indonesia setiap tahun meninggal akibat kehamilan.

Sebanyak 42 persen dari jumlah tersebut, meninggal karena proses aborsi yang tidak aman. “Ini tragedi,” kata Jayadilaga, Ginekolog, dalam Diskusi "Rintangan atas Kesehatan Reproduktif di Indonesia" di Jakarta, Kamis (4/11).

Pemerintah harus mempertimbangkan perlunya regulasi mengenai aborsi. "Bukan berarti melegalkan aborsi tapi untuk mengurangi jumlah kematian akibat aborsi," ujar Jayadilaga.

Menurut Jaya, angka kematian ibu akibat aborsi bisa ditekan dan dikurangi perlahan-lahan. Caranya, dengan menuangkan pelaksanaan aborsi dalam sebuah regulasi. Berdasarkan data, sebenarnya 96 persen ibu satu anak di Indonesia tidak berniat menambah anak dalam jangka waktu setahun setelah melahirkan. Dan, 96 persen ibu dua anak di Indonesia, tidak menginginkan kehamilan setelah kelahiran anak keduanya.”

Nursyabani Katjasungkana, aktivis perempuan menambahkan, menuangkan pelaksanaan aborsi dalam bentuk regulasi memang tak mudah. Sebab akan ada benturan antara kelompok pro choice (yang memperjuangkan hak perempuan untuk memilih aborsi) dengan kelompok pro life (yang mengedepankan hak anak untuk hidup).

Kelompok pro life, lanjut Nursyahbani, selalu menekankan jangan sampai hidup bayi “dihabisi” sejak dalam kandungan. Masih menjadi perdebatan, pada tahap mana aborsi sudah haram dilakukan; apakah sejak konsepsi, jantung bayi mulai berdenyut, ataukah sejak otak mulai terbentuk.

“Memang ada ketegangan antarkelompok. Ini basisnya adalah kewajiban pemerintah untuk menentukan langkah, bagaimana kebijakan bisa menghormati hak perempuan dan hak kesehatan sekaligus,” kata Nursyahbani dalam acara yang sama.

Salil Shetty, Secretary General Amnesthy International, sependapat dengan Nursyahbani. Ia berpendapat, perbedaan pendapat antarkelompok seharusnya tidak menjadi masalah berkepanjangan. Yang harus dikedepankan adalah hak perempuan dalam mengakses hak kesehatan reproduksinya.

“Penelitian Amnesthy menunjukkan jumlah perempuan yang mati karena unsafe abortion jumlahnya mengejutkan,” kata Sahlil.
sekretariat
Kompleks Ruko Mega GrosirCempaka Mas Blok N no 21Jl. Letjen Suprapto Jakarta Pusat Telp: 021-42889232Fax: 021-42889233Email: karuniadanpanggilan@yahoo.co.id
login
USERNAME
bar login
PASSWORD
bar
date and time
Sat Dec 03 2016 09:49 AM
Our Visitors :892271
forumterbaru dalam forum
Cari Berita
logo
Jasa Pembuatan Website By IKT